Ekonomi Indonesia 2026 di Tengah Tekanan Global dan Ancaman Perlambatan
Reporter: Vidyaningrum, AN

JAKARTA — Ketika konflik geopolitik kembali mengguncang pasar dunia, perekonomian Indonesia menghadapi ujian yang tidak ringan. Harga energi bergerak naik, kebijakan moneter negara maju masih ketat, sementara tekanan terhadap nilai tukar terus menjadi perhatian.
Namun, di tengah situasi tersebut, ekonomi Indonesia 2026 masih mencatat pertumbuhan 5,5 persen secara tahunan (yoy) pada Semester I 2026. Angka itu meningkat dibandingkan pertumbuhan pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,0 persen.
Kementerian Keuangan menyampaikan perkembangan tersebut dalam paparan APBN KiTa. Pemerintah melihat perekonomian domestik masih memiliki sejumlah penopang untuk menghadapi perubahan kondisi global.
Di saat yang sama, risiko dari luar negeri tetap perlu diperhitungkan.
Konflik Timur Tengah Tekan Ekonomi Global
Konflik di Timur Tengah menjadi salah satu sumber tekanan terbesar bagi perekonomian dunia. Gangguan pada pasokan energi mendorong kenaikan harga minyak dan berpotensi meningkatkan inflasi.
Bank Dunia dalam Global Economic Prospects Juni 2026 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 2,5 persen pada 2026. Proyeksi tersebut sudah lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 2,9 persen pada 2025.
Namun, risiko penurunan masih terbuka. Jika gangguan pasokan energi menjadi lebih parah dan disertai tekanan besar pada sektor keuangan, pertumbuhan ekonomi global dapat turun hingga 1,3 persen pada 2026. Dalam skenario tersebut, inflasi global diperkirakan dapat mencapai 4,4 persen.
Risiko tersebut penting bagi negara berkembang. Sebab, kenaikan harga energi dan biaya pembiayaan dapat memengaruhi nilai tukar, arus modal, perdagangan, serta harga barang di dalam negeri.
Indonesia pun tidak sepenuhnya terlepas dari tekanan tersebut.
Pertumbuhan Masih Menjadi Penopang
Meski menghadapi ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Semester I 2026 mencapai 5,5 persen yoy.
Capaian tersebut menjadi salah satu indikator bahwa aktivitas ekonomi domestik masih berjalan. Pertumbuhan bahkan lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kondisi tersebut berlangsung ketika sejumlah negara menghadapi tekanan akibat perlambatan ekonomi global. Karena itu, perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada pertumbuhan, tetapi juga pada kemampuan menjaga stabilitas ekonomi.
Kementerian Keuangan melalui publikasi APBN KiTa September 2026 menyatakan pemerintah akan terus menjaga momentum pertumbuhan sekaligus kredibilitas APBN. Hingga Agustus 2026, kinerja APBN disebut tetap kuat dengan keseimbangan primer positif dan defisit yang masih terkendali.
APBN kemudian tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penerimaan dan belanja negara. Pemerintah juga menempatkannya sebagai alat untuk menjaga stabilitas ketika perekonomian menghadapi tekanan.
Inflasi Masih Menjadi Perhatian
Pertumbuhan ekonomi bukan satu-satunya ukuran yang menentukan kondisi masyarakat. Pergerakan harga juga menjadi bagian penting dalam menjaga daya beli.
Dalam bahan yang dipaparkan pemerintah, inflasi Indonesia hingga Agustus 2026 tercatat 3,19 persen yoy. Angka tersebut masih berada dalam kisaran sasaran inflasi 2,5 persen plus-minus 1 persen.
Inflasi inti tercatat 2,92 persen. Sementara itu, inflasi harga bergejolak berada pada 4,06 persen. Komponen ini antara lain dipengaruhi pergerakan harga aneka cabai dan daging ayam ras.
Adapun inflasi harga yang diatur pemerintah tercatat 3,32 persen. Kondisi tersebut menunjukkan pengendalian harga energi dan pangan tetap menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonomi.
Rupiah Menghadapi Tekanan
Di sisi lain, tekanan terlihat pada nilai tukar rupiah.
Rupiah tercatat berada di level Rp17.635 per dolar AS secara end of period pada 15 September 2026. Rata-rata nilai tukar sepanjang tahun berjalan berada di Rp17.415 per dolar AS.
Posisi tersebut berada di atas asumsi APBN 2026 sebesar Rp16.500 per dolar AS.
Pelemahan rupiah tidak berdiri sendiri. Kondisi geopolitik global dan arah kebijakan moneter negara maju turut memberikan tekanan terhadap mata uang negara berkembang.
Karena itu, perkembangan nilai tukar menjadi salah satu indikator yang terus diperhatikan pemerintah dan otoritas moneter.
Komoditas Menjadi Sisi Lain Ekonomi
Di tengah tekanan tersebut, sektor komoditas memberikan gambaran yang berbeda.
Sejumlah komoditas unggulan ekspor Indonesia justru mencatat kenaikan harga secara tahunan. Harga minyak mentah Brent berada pada US$107,4 per barel atau naik 25,6 persen yoy.
Harga CPO tercatat US$1.131,3 per ton atau meningkat 9,6 persen yoy. Nikel berada di US$16.344 per ton dengan pertumbuhan 13,7 persen.
Batu bara mencapai US$146,9 per ton atau naik 22,7 persen. Sementara itu, harga emas berada pada US$4.293 per troy ons, meningkat 43,9 persen yoy.
Harga tembaga juga mencatat kenaikan. Komoditas tersebut berada pada US$14.001 per ton atau tumbuh 40 persen secara tahunan.
Kenaikan harga sejumlah komoditas tersebut menjadi salah satu penopang penerimaan negara dari aktivitas ekspor dan perpajakan yang berkaitan dengan sumber daya alam.
Menjaga Ekonomi di Tengah Ketidakpastian
Gambaran tersebut memperlihatkan kondisi ekonomi Indonesia 2026 berada di antara dua tekanan. Di satu sisi, pertumbuhan domestik masih terjaga. Di sisi lain, risiko dari perekonomian global belum mereda.
Konflik geopolitik dapat mengubah harga energi. Kebijakan suku bunga negara maju dapat memengaruhi arus modal. Sementara itu, perubahan harga komoditas dapat memberikan dampak berbeda terhadap penerimaan dan aktivitas ekonomi nasional.
Karena itu, menjaga stabilitas menjadi sama pentingnya dengan mempertahankan pertumbuhan.
Pemerintah menyatakan sinergi kebijakan fiskal dan moneter menjadi bagian penting dalam menghadapi kondisi tersebut. APBN juga diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas sekaligus mendukung aktivitas ekonomi.
Dengan demikian, ketahanan ekonomi Indonesia tidak hanya akan ditentukan oleh angka pertumbuhan. Perkembangan inflasi, nilai tukar, harga energi, arus modal, serta kondisi perdagangan global juga akan menentukan ruang gerak ekonomi nasional ke depan.
