Fraksi Koalisi DPRD Kabupaten Malang Soroti Target RAPBD 2027
Reporter: Vidyaningrum, AN–FolksNews
MALANG – Fraksi koalisi DPRD Kabupaten Malang mempertanyakan sejumlah target dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2027. Sorotan terutama diarahkan pada target pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Pandangan umum bersama fraksi koalisi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Malang di Gedung DPRD Kabupaten Malang, Senin (21/9/2026).
Fraksi koalisi terdiri atas Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem), serta Fraksi Partai Keadilan Sejahtera-Hanura-Demokrat.
Dalam pandangan umumnya, fraksi koalisi menilai APBD harus menjadi instrumen untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, struktur anggaran perlu menunjukkan hubungan antara alokasi belanja, target kinerja, serta manfaat program bagi masyarakat.
Fraksi Koalisi Soroti Target Ekonomi 2027
Fraksi koalisi mempertanyakan asumsi makro ekonomi yang menjadi dasar penyusunan RAPBD Kabupaten Malang 2027. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada pada kisaran 5,17 persen hingga 6 persen.
Target kemiskinan berada pada kisaran 7,12 persen hingga 7,94 persen. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ditargetkan berada pada kisaran 4,29 persen hingga 5,47 persen.
Rasio Gini diproyeksikan berada pada angka 0,304 hingga 0,343. Adapun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita ditargetkan mencapai Rp51,33 juta hingga Rp55,03 juta.
Fraksi koalisi mempertanyakan strategi belanja yang disiapkan pemerintah daerah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan secara inklusif.
Pertanyaan tersebut dikaitkan dengan struktur PDRB Kabupaten Malang yang dalam pandangan umum disebut masih didominasi konsumsi rumah tangga sebesar 65,67 persen. Fraksi juga menyoroti perlambatan sektor pertanian primer sebesar 0,89 persen.
Fraksi koalisi meminta penjelasan mengenai intervensi belanja yang dirancang agar pertumbuhan ekonomi berdampak terhadap penurunan kemiskinan. Mereka juga mempertanyakan langkah pemerintah daerah untuk mencegah pelebaran ketimpangan pendapatan.
Target IPM Kabupaten Malang Dipertanyakan
Selain target ekonomi, fraksi koalisi menyoroti target IPM Kabupaten Malang 2027. IPM ditargetkan berada pada kisaran 74,35 hingga 75,25.
Target tersebut mencakup Usia Harapan Hidup sebesar 75,99 tahun, Harapan Lama Sekolah 13,59 tahun, serta Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 8,37 tahun.
Fraksi koalisi menyoroti target RLS tersebut karena realisasi pada 2025 disebut berada pada angka 7,98 tahun. Artinya, terdapat selisih 0,39 tahun yang harus dicapai untuk memenuhi target 8,37 tahun.
Menurut pandangan fraksi koalisi, pencapaian target tersebut membutuhkan intervensi anggaran yang terukur. Karena itu, mereka meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjelaskan skema belanja afirmatif untuk menangani Anak Tidak Sekolah (ATS).
Fraksi Koalisi Soroti 31.677 Anak Tidak Sekolah
Pandangan umum bersama menyebut jumlah Anak Tidak Sekolah mencapai 31.677 orang. Data tersebut menjadi salah satu perhatian fraksi koalisi dalam mengevaluasi target peningkatan RLS.
Fraksi koalisi meminta TAPD menjelaskan program yang disiapkan untuk mengurangi jumlah ATS. Penjelasan tersebut dinilai penting karena peningkatan RLS menjadi salah satu indikator dalam pencapaian target IPM.
Fraksi juga meminta perhitungan yang jelas mengenai alokasi fungsi pendidikan sebesar 20 persen. Terutama terkait komposisi belanja operasi dan gaji yang dinilai perlu dikaitkan dengan pencapaian target pendidikan.
Mereka meminta TAPD memaparkan kalkulasi mengenai cara mencapai target RLS 8,37 tahun secara realistis melalui kebijakan anggaran 2027.
RAPBD 2027 Diminta Berorientasi pada Masyarakat
Fraksi koalisi menegaskan APBD merupakan instrumen kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, RAPBD Kabupaten Malang 2027 diharapkan tidak hanya memenuhi struktur penganggaran. Setiap alokasi belanja juga perlu memiliki hubungan yang jelas dengan sasaran pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
Pandangan umum tersebut menjadi bagian dari rangkaian pembahasan RAPBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2027 antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Malang.
Pembahasan selanjutnya akan menentukan respons pemerintah daerah terhadap berbagai pertanyaan dan catatan yang disampaikan fraksi koalisi dalam rapat paripurna pada Rabu 23 September 2026.
