Bupati Malang Pastikan Perubahan APBD 2026 Fokus untuk Masyarakat
MALANG — Bupati Malang Drs. H. M. Sanusi, M.M. memastikan Perubahan APBD 2026 Kabupaten Malang akan diarahkan untuk program yang berdampak langsung kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan Sanusi usai Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2026, Selasa (1/9/2026).
Sanusi mengatakan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Malang secara umum sejalan dengan arah kebijakan pemerintah daerah. Salah satu perhatian utama adalah pemanfaatan sisa anggaran pada perubahan APBD agar lebih banyak diarahkan untuk kebutuhan masyarakat.
“Pandangan fraksi sebenarnya sejalan dengan pandangan bupati bahwa sisa anggaran pada perubahan ini nanti untuk berkaitan dengan masyarakat dialokasikan ke pendidikan, kesehatan, peningkatan ekonomi, serta perbaikan infrastruktur,” kata Sanusi.
Menurutnya, pemerintah daerah akan mengutamakan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, belanja yang bersifat operasional akan ditekan agar alokasi anggaran dapat lebih optimal untuk program pelayanan publik.
“Jadi semua dialokasikan untuk kegiatan yang berdampak terhadap masyarakat dan sekecil mungkin nanti kegiatan yang bersifat operasional,” ujarnya.
Fraksi DPRD Soroti Arah Anggaran
Dalam rapat paripurna tersebut, pandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Malang turut menyoroti sejumlah aspek dalam rancangan perubahan anggaran. Pembahasan mencakup pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, penguatan sektor pertanian, hingga peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Fraksi koalisi PKB, Gerindra, Golkar, NasDem, PKS, Hanura, dan Demokrat juga mempertanyakan efektivitas tambahan belanja dalam mendukung target pembangunan daerah.
Salah satu perhatian berkaitan dengan kondisi kemiskinan multidimensional dan pengangguran. Fraksi meminta pemerintah memastikan anggaran perubahan tetap terintegrasi dengan program prioritas RPJMD.
Program kesejahteraan keluarga, penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), serta pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi beberapa sektor yang turut disoroti.
Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya penguatan ekonomi produktif. Sektor pertanian dinilai masih menjadi salah satu pilar penting perekonomian Kabupaten Malang.
Pertanian dan UMKM Jadi Perhatian
Pandangan fraksi juga menyoroti kebijakan hilirisasi pertanian dan perlindungan petani lokal. Modernisasi pertanian melalui penerapan teknologi atau smart farming dinilai perlu mendapat dukungan anggaran.
Tidak hanya produksi pertanian, pengembangan produk unggulan daerah juga menjadi perhatian. Produk seperti Kopi Amstirdam, susu pasteurisasi, dan beras premium dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan melalui dukungan riset dan hilirisasi.
Di sisi lain, DPRD turut mempertanyakan dukungan anggaran untuk percepatan pembentukan dan peningkatan kapasitas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Program tersebut diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Karena itu, besaran dukungan pembiayaan dalam Perubahan APBD 2026 menjadi salah satu hal yang diminta untuk dijelaskan pemerintah daerah.
Pemkab Malang Tekankan Belanja Berdampak
Selain sektor sosial dan ekonomi, pemerintah daerah juga mendapat sorotan mengenai kemampuan meningkatkan PAD. Fraksi mempertanyakan target PAD yang dinilai masih perlu dioptimalkan melalui digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
DPRD juga menyoroti penyertaan modal pada sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD). Salah satunya BPR Artha Kanjuruhan yang dinilai memiliki potensi untuk meningkatkan kontribusi terhadap PAD.
Penyertaan modal untuk BPR Artha Kanjuruhan dalam rancangan perubahan anggaran juga diminta dikaitkan dengan target pelayanan dan peningkatan kinerja BUMD.
Menanggapi berbagai pandangan tersebut, Sanusi menegaskan pemerintah daerah akan mengarahkan anggaran perubahan pada sektor yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Pendidikan, kesehatan, peningkatan ekonomi, dan perbaikan infrastruktur menjadi prioritas. Sementara itu, belanja operasional akan ditekan agar anggaran daerah dapat digunakan secara lebih efektif.
Dengan demikian, pembahasan Perubahan APBD 2026 tidak hanya berfokus pada penyesuaian anggaran, tetapi juga memastikan program pembangunan tetap menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Malang.
