Utang Negara Tembus Rp506 Triliun, Pemerintah Andalkan SBN di Tengah Suku Bunga Global Tinggi
Reporter: Vidyaningrum, AN
Jakarta— Utang negara melalui pembiayaan utang neto mencapai Rp506 triliun hingga 31 Agustus 2026. Realisasi tersebut sudah mencapai 60,8 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp832,2 triliun. Mayoritas pembiayaan berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), sementara komponen pinjaman justru mencatat angka negatif.
Data tersebut disampaikan Kementerian Keuangan dalam Konferensi Pers APBN KiTa pada 18 September 2026. Struktur pembiayaan ini menunjukkan kuatnya peran pasar surat utang dalam menopang kebutuhan APBN.
Utang Negara Rp506 Triliun Didominasi SBN
Penerbitan SBN secara neto mencapai Rp527,4 triliun atau 66 persen dari target tahunan Rp799,5 triliun. Nilai tersebut meningkat 22,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sebaliknya, pembiayaan melalui pinjaman mencatat minus Rp21,4 triliun. Posisi tersebut menunjukkan pembayaran pinjaman lebih besar dibandingkan penarikan pinjaman baru.
Dengan struktur tersebut, SBN menjadi sumber utama pembiayaan utang pemerintah. Pemerintah masih memperoleh permintaan dari investor. Rata-rata bid to cover ratio lelang SUN mencapai 1,88 kali. Sementara itu, SBSN mencapai 2,53 kali sepanjang 2026.
Namun, tingginya permintaan belum berarti biaya utang menjadi rendah.
Yield SBN tenor 10 tahun tercatat 7,17 persen pada 15 September 2026. Angka tersebut meningkat dibandingkan posisi awal tahun yang berada di level 6,11 persen.
Kenaikan yield membuat pemerintah perlu menawarkan imbal hasil lebih tinggi untuk memperoleh dana melalui pasar. Kondisi ini menjadi penting karena semakin besar pembiayaan melalui SBN, semakin besar pula kebutuhan pemerintah menjaga biaya dan risiko utang.
Pemerintah menyatakan spread yield SBN terhadap US Treasury sekitar 217 basis poin. Pemerintah juga menyebut strategi pembiayaan mempertimbangkan efisiensi cost of fund, mitigasi risiko, likuiditas, dan tata kelola.
Investasi Pemerintah Rp62,6 Triliun Perlu Diukur
Selain pembiayaan utang, pemerintah merealisasikan pembiayaan investasi Rp62,6 triliun hingga 31 Agustus 2026.
Dana tersebut antara lain dialokasikan kepada Perum Bulog sebesar Rp22,7 triliun, LPDP Rp15 triliun, FLPP Rp11 triliun, dan LMAN Rp9,6 triliun.
Pemerintah mengarahkan investasi tersebut untuk ketahanan pangan, pendidikan, perumahan, serta pembangunan infrastruktur.
Meski demikian, besarnya dana yang disalurkan membuat ukuran keberhasilan tidak cukup hanya berdasarkan tingkat realisasi. Dampak dan efektivitas penggunaan dana juga perlu terlihat secara terbuka.
Pada program FLPP, misalnya, investasi pemerintah tercatat Rp11 triliun. Program tersebut telah menyalurkan 139.946 unit rumah dengan nilai Rp17,4 triliun.
Selisih antara nilai investasi pemerintah dan nilai penyaluran perlu dijelaskan secara transparan. Publik perlu mengetahui struktur pendanaan yang membuat nilai penyaluran program lebih besar dibandingkan investasi pemerintah yang dicatat.
Hal serupa berlaku pada investasi Rp22,7 triliun kepada Bulog. Dana tersebut diarahkan untuk pengadaan cadangan beras pemerintah dan stabilisasi harga.
Penggunaan dana dalam jumlah besar tetap membutuhkan ukuran kinerja yang jelas. Indikatornya bukan hanya jumlah beras yang tersedia, tetapi juga efektivitas pengelolaan stok dan dampaknya terhadap stabilitas pangan.
Biaya Utang Menjadi Titik Perhatian
Realisasi utang negara sebesar Rp506 triliun belum dengan sendirinya menunjukkan masalah fiskal. Pemerintah masih menyatakan pembiayaan berjalan sesuai jalur APBN dan defisit tetap terkendali.
Namun, struktur pembiayaan perlu menjadi perhatian.
Ketika penerbitan SBN mencapai Rp527,4 triliun, kondisi pasar keuangan akan semakin menentukan biaya pembiayaan pemerintah. Kenaikan yield SBN 10 tahun dari 6,11 persen menjadi 7,17 persen juga menunjukkan adanya perubahan biaya pendanaan sepanjang tahun.
Karena itu, persoalan utang negara bukan hanya seberapa besar dana yang berhasil dihimpun. Persoalan berikutnya adalah berapa biaya yang harus dibayar dan seberapa besar manfaat yang dihasilkan dari dana tersebut.
Akuntabilitas investasi pemerintah juga menjadi bagian penting. Semakin besar dana publik yang ditempatkan melalui berbagai instrumen investasi, semakin jelas pula kebutuhan untuk mengukur hasil dan manfaatnya.
Pada akhirnya, kemampuan pemerintah memperoleh pembiayaan perlu berjalan beriringan dengan pengendalian biaya utang dan transparansi penggunaan dana. Sebab, beban pembiayaan APBN pada akhirnya tetap menjadi tanggung jawab fiskal negara.
