Stok BBM Nasional Aman 16–18 Hari, Distribusi di Jawa Timur Jadi Sorotan
Reporter: Vidyaningrum, AN
JAKARTA, FolksNews.id – Pemerintah memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional berada dalam kondisi aman, dengan cadangan Pertalite diperkirakan mencukupi kebutuhan selama 16–18 hari. Namun, kelancaran distribusi di sejumlah wilayah, termasuk Jawa Timur, masih menjadi perhatian setelah muncul laporan antrean kendaraan dan penyesuaian penyaluran BBM.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, menyampaikan kondisi tersebut dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Menurut Bahlil, cadangan Pertalite atau BBM jenis RON 90 berada pada kisaran 16–18 hari. Sementara itu, stok jenis BBM lainnya dilaporkan berada di atas standar minimum nasional.
“Untuk cadangan BBM kita sekarang untuk pertalite Bapak Presiden di angka 16 sampai 18 hari. Ini yang subsidi. RON 90. Kalau yang lainnya semua di atas standar minimum nasional,” ujar Menteri ESDM, Bahlil dikutip dari laman
Informasi tersebut dipublikasikan melalui laman resmi Sekretariat Negara pada Jumat (23/10/2026). Pemerintah menegaskan pengamanan pasokan dilakukan bersamaan dengan upaya memperbaiki distribusi energi ke berbagai daerah.
Distribusi BBM Jawa Timur menjadi perhatian
Persoalan distribusi menjadi sorotan karena Jawa Timur berperan sebagai salah satu jalur pasokan BBM ke Bali. Bahlil menjelaskan, keterlambatan kedatangan kapal dari Jawa sempat mengganggu ketersediaan BBM di Bali. Pemerintah kemudian melakukan penanganan agar pasokan kembali meningkat.
Kementerian ESDM sebelumnya juga menyebut perlunya penambahan armada kapal pengangkut BBM untuk memperlancar pengiriman dari Jawa Timur menuju Bali dan wilayah lain yang bergantung pada jalur laut.
Di Jawa Timur sendiri, laporan mengenai antrean di sejumlah SPBU muncul pada pertengahan Oktober 2026. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyatakan bahwa persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan stok secara keseluruhan, tetapi juga kelancaran distribusi dari terminal hingga SPBU.
Pemerintah daerah melakukan pemantauan untuk mengantisipasi titik-titik yang berpotensi mengalami antrean atau kekosongan stok pada jam tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan distribusi sampai tingkat penyalur, selain memastikan cadangan BBM nasional mencukupi.
Pemerintah perkuat pasokan dan pengawasan
Untuk mengatasi hambatan distribusi, pemerintah meminta Pertamina memperkuat armada pengangkut. Langkah ini diperlukan agar pengiriman BBM tidak terlambat, terutama menuju daerah yang bergantung pada transportasi laut.
Pemerintah juga menyoroti penyalahgunaan BBM bersubsidi, termasuk praktik penggunaan kendaraan bertangki modifikasi untuk membeli BBM dalam jumlah besar sebelum menjualnya kembali dengan harga industri. Pengawasan distribusi diperlukan agar BBM bersubsidi dapat diterima masyarakat yang berhak.
Adapun mengenai harga BBM, laporan pemerintah tersebut tidak memuat rincian perubahan harga di setiap jenis produk maupun SPBU. Karena itu, kepastian harga perlu merujuk pada pengumuman resmi Pertamina atau Kementerian ESDM, terpisah dari informasi mengenai kecukupan stok.
Penerimaan negara sektor energi dan minerba meningkat
Selain membahas ketahanan pasokan, pemerintah melaporkan peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM). Hingga Oktober 2026, realisasi PNBP sektor tersebut mencapai Rp127,74 triliun dari target APBN sebesar Rp133,63 triliun.
Pemerintah menargetkan penerimaan sektor ESDM dapat mencapai Rp165 triliun. Tambahan penerimaan tersebut diharapkan memperkuat ruang fiskal, termasuk untuk mendukung pembiayaan subsidi BBM.
Kinerja ekspor komoditas juga menunjukkan perkembangan berbeda. Volume ekspor batu bara pada Januari–September 2026 tercatat sekitar 343 juta ton, turun dari 374 juta ton pada periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, nilai ekspornya meningkat dari sekitar US$21 miliar menjadi US$23,71 miliar.
Sementara itu, nilai ekspor nikel hingga Agustus 2026 mencapai sekitar US$24,55 miliar, naik dibandingkan periode Januari–Agustus 2025 sebesar US$21,22 miliar.
Dengan demikian, ketahanan energi tidak hanya ditentukan oleh besarnya cadangan nasional dan penerimaan negara. Kelancaran pengiriman, pengawasan BBM bersubsidi, serta ketersediaan produk di SPBU juga menjadi faktor penting agar pasokan benar-benar menjangkau masyarakat.
Baca juga: Prabowo Perintahkan Bahlil Jaga Stabilitas Harga BBM Subsidi di Tengah Gejolak Minyak Dunia
