APBN 2027 Disahkan DPR, Defisit 2,40 Persen dari PDB
Reporter: Vidyaningrum, AN
JAKARTA, 1 Oktober — APBN 2027 resmi disahkan DPR RI menjadi undang-undang melalui Rapat Paripurna, Selasa (29/9/2026). Pemerintah menetapkan belanja negara sebesar Rp4.106,3 triliun dengan defisit 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Pengesahan dilakukan melalui Pembicaraan Tingkat II di Jakarta. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan pendapat akhir pemerintah yang mewakili Presiden. Ia mengapresiasi pimpinan dan anggota DPR atas pembahasan rancangan anggaran hingga tahap pengesahan.
Pemerintah memperkirakan pendapatan negara pada 2027 mencapai Rp3.435,1 triliun. Sementara itu, kebutuhan belanja mencapai Rp4.106,3 triliun. Selisih Rp671,2 triliun tersebut ditutup melalui pembiayaan.
Alokasi Utama APBN 2027
Pemerintah menetapkan sejumlah alokasi anggaran untuk mendukung program prioritas nasional. Anggaran pendidikan mencapai Rp824,0 triliun, sedangkan Transfer ke Daerah dialokasikan Rp735,0 triliun.
Perlindungan sosial memperoleh anggaran Rp539,7 triliun. Adapun ketahanan pangan mendapatkan alokasi Rp195,3 triliun.
Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional dan satu program pendukung. Secara keseluruhan, terdapat 60 program kerja yang masuk dalam rancangan pelaksanaan anggaran tahun depan.
Besaran belanja dan alokasi tersebut menjadi bagian dari kebijakan fiskal pemerintah untuk menjalankan program prioritas sekaligus menjaga keberlanjutan anggaran.
Asumsi Ekonomi dalam APBN 2027
Pemerintah menyusun anggaran berdasarkan sejumlah asumsi makroekonomi. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 6,0 persen dengan inflasi sebesar 2,5 persen.
Asumsi lainnya mencakup suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 6,9 persen dan nilai tukar Rp17.500 per dolar AS. Sementara itu, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) ditetapkan US$75 per barel.
Target sosial juga ditetapkan melalui indikator kemiskinan, pengangguran, pemerataan pendapatan, dan pembangunan manusia. Tingkat kemiskinan ditargetkan berada pada kisaran 6,0–6,5 persen.
Tingkat pengangguran terbuka dipatok 4,30–4,87 persen. Rasio Gini ditargetkan berada pada rentang 0,360–0,365, sedangkan Indeks Modal Manusia ditetapkan sebesar 0,575.
Pemerintah Tekankan Disiplin Fiskal
Pemerintah menyatakan pelaksanaan anggaran tetap akan mengedepankan fleksibilitas dengan prinsip kehati-hatian dan disiplin fiskal.
Suahasil menyebut arsitektur anggaran 2027 dirancang untuk merespons ketidakpastian global sekaligus mendukung percepatan pembangunan nasional. Pelaksanaan anggaran juga diarahkan agar tetap menjaga keberlanjutan fiskal.
Setelah pengesahan, perhatian beralih pada pelaksanaan anggaran. Pemerintah dan DPR memiliki peran dalam mengawal penggunaan anggaran agar program yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai sasaran.
Target pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, penurunan pengangguran, serta berbagai program prioritas selanjutnya menjadi indikator yang akan terlihat melalui pelaksanaan APBN sepanjang 2027.
