Trans Jatim Koridor II Malang Raya Direncanakan Mengaspal Oktober 2026
Reporter: Wahyu, FolksNews.id
MALANG — Pengembangan Trans Jatim Koridor II Malang Raya memasuki babak baru menuju operasional penuh. Melalui Rapat Koordinasi Operasional Trans Jatim Koridor II, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur (Dishub Jatim) menetapkan target operasional armada bus rute Terminal Hamid Rusdi – Gondanglegi – Terminal Talangagung Kepanjen mulai 12 Oktober 2026.
Langkah strategis ini diambil dengan mengedepankan pendekatan humanis. Pemerintah memutuskan menangguhkan penetapan titik halte di jalur perkotaan. Penundaan ini memberi ruang bagi penyusunan skema konversi profesi dan proteksi pendapatan yang adil bagi para sopir angkutan kota (angkot) yang bersinggungan langsung dengan trayek Trans Jatim Koridor II Malang Raya.
Sinergi Lintas Sektor untuk Transformasi Transportasi Malang Raya
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Nyono, menekankan bahwa kehadiran Trans Jatim Koridor II dirancang untuk membangun sistem transportasi yang saling melengkapi (complementary system), bukan untuk mematikan mata pencaharian lokal.
“Kami berkomitmen penuh bahwa tidak ada satu pun pengemudi angkot yang akan tersingkir oleh program ini. Rute perkotaan sengaja belum kita finalisasi karena pemerintah sedang menyusun regulasi integrasi angkot sebagai feeder (angkutan pengumpan). Selain itu, para sopir angkot akan mendapatkan hak prioritas utama dalam rekrutmen manajemen pramudi maupun staf operasional Trans Jatim Kanjuruhan,” tegas Nyono dalam pemaparannya
Dukungan terhadap formula mitigasi sosial-ekonomi ini juga disampaikan oleh pihak legislatif regional. Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Muhammad Anas Muttaqin, menyatakan kesiapan dewan mengawal hak-hak pekerja transportasi informal selama masa transisi Trans Jatim Koridor II Malang Raya.
“Komisi C DPRD Kota Malang menyambut baik penundaan rute perkotaan ini sebagai langkah bijak berbasis keadilan. Kita harus memastikan implementasi program ini zero-conflict. Kami di legislatif akan mengawal sinkronisasi regulasi dan alokasi anggaran daerah untuk memastikan angkot siap beroperasi optimal sebagai pengumpan dari wilayah permukiman menuju koridor utama,” ujar Muhammad Anas Muttaqin, Senin (3/8/2026).
Sementara itu, komitmen DPRD agar Trans Jatim Koridor II Malang Raya dapat terealisasi disampaikan pula oleh unsur pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur, Dewanti Rumpoko.
“Sebagai wakil rakyat, kami akan memantau supaya proses di Trans Jatim Koridor II ini terealisasikan. Bagaimana proses itu dijalankan dengan baik, semua dirangkul, tidak merugikan masyarakat, dan semua berjalan dengan baik,” papar Dewanti Rumpoko.
Pengembangan dan persiapan operasional Trans Jatim Koridor II di wilayah Malang Raya telah memasuki tahap pematangan teknis di lapangan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan, R. Widjaja Saleh Putra.
“Rute dan integrasi tentang penataan angkot sedang mematangkan skema penataan ulang trayek angkutan kota agar berinteraksi sebagai feeder (pengumpan) dan tidak berbenturan trayek,” ujar Widjaja Saleh Putra.
Tarif Terjangkau dan Skenario Jalur Tol Trans Jatim Koridor II
Guna mengurai potensi hambatan lalu lintas pada titik kepadatan tinggi di jalur arteri primer, rapat koordinasi juga menyepakati kajian teknis opsi pengalihan rute melalui jalan tol, yakni dari Tol Singosari menuju Tol Madyopuro. Seluruh komponen biaya melintas tol akan diakomodasi melalui skema subsidi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Jatim.
Masyarakat dapat menikmati layanan Trans Jatim Koridor II Malang Raya dengan tarif flat yang ekonomis, yaitu Rp5.000 untuk kategori umum serta Rp2.500 untuk pelajar, mahasiswa, dan santri. Operasional awal akan ditopang oleh 15 armada bus berdesain visual khas kearifan lokal Kanjuruhan, terdiri dari 14 unit operasional aktif dan 1 unit cadangan, yang juga dilengkapi fasilitas digital manajemen logistik Trans Jatim Ekspedisi (Tradisi).
Dengan tarif terjangkau dan skema integrasi feeder yang matang, Trans Jatim Koridor II Malang Raya diproyeksikan menjadi tulang punggung baru mobilitas warga di kawasan aglomerasi Malang Raya sekaligus menjaga keberlangsungan usaha para sopir angkot lokal.
