Demo Bundaran HI Memanas, LBH Jakarta Catat Dugaan Kekerasan Aparat

Reporter: Vidyaningrum, AN

JAKARTA, 29/10/2026 FolksNews.id – Aksi demonstrasi bertajuk Indonesia Sadar di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2026), diwarnai ketegangan antara mahasiswa dan aparat keamanan. Sehari setelah aksi, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta bersama Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) melaporkan dugaan kekerasan, penggeledahan sewenang-wenang, dan pembatasan mobilisasi massa.

Melansir NU Online Jakarta, Kamis (29/10/2026), LBH Jakarta mencatat sejumlah dugaan pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi berdasarkan pemantauan di lapangan. Pembatasan akses massa dilaporkan terjadi di sejumlah titik, termasuk Stasiun MRT Bundaran HI, Stasiun Gondangdia, kawasan Bundaran HI, dan depan Gedung UOB.

Direktur LBH Jakarta Alif Fauzi Nurwidiastomo menyebut dugaan pembatasan tersebut sebagai persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan hak warga menyampaikan pendapat di muka umum.

Sebelumnya, ketegangan juga terjadi ketika peserta aksi berupaya mencapai titik demonstrasi di Bundaran HI. Laporan NU Online Jakarta pada Rabu menyebut massa tertahan oleh aparat dan terjadi adu argumen mengenai lokasi penyampaian aspirasi. Sejumlah mahasiswa dilaporkan pingsan saat situasi diwarnai desak-desakan.

Lima Tuntutan Demo Bundaran HI

Demonstrasi yang digelar BEM Universitas Indonesia bersama Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SADAR) dan elemen masyarakat sipil tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Aksi bertajuk Indonesia Sadar itu menjadi sarana evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Melansir Katadata, massa membawa lima tuntutan yang dirangkum dalam seruan “Lima Perintah Rakyat”. Tuntutan pertama ialah penetapan status bencana nasional untuk karhutla, penindakan terhadap korporasi yang dinilai bertanggung jawab, serta pembenahan tata kelola lahan.

Kedua, demonstran mendesak perbaikan pengelolaan anggaran negara agar lebih berpihak kepada masyarakat. Mereka turut meminta evaluasi program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Ketiga, massa menuntut penurunan biaya pendidikan, pemerataan akses layanan dasar, dan penyediaan lapangan kerja berkualitas. Keempat, mereka mendesak penegakan hukum yang adil serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Tuntutan kelima menyangkut perlindungan kebebasan sipil dan hak asasi manusia (HAM). Massa meminta pemerintah menghentikan penyempitan ruang demokrasi, mengadili pelanggar HAM, serta mengakhiri militerisasi ruang sipil.

Dugaan Pelanggaran Jadi Sorotan Pascademonstrasi

Catatan LBH Jakarta dan TAUD menempatkan penanganan aksi sebagai persoalan yang perlu ditindaklanjuti, terpisah dari substansi tuntutan demonstran. Dugaan kekerasan maupun penggeledahan sewenang-wenang tersebut masih perlu diperiksa melalui keterangan para pihak dan bukti yang dapat diverifikasi.

Di sisi lain, aparat keamanan melakukan pengamanan di sekitar lokasi demonstrasi dan sejumlah akses menuju Bundaran HI. Ketegangan terkait lokasi penyampaian aspirasi memperlihatkan pentingnya kejelasan pengaturan aksi serta perlindungan hak warga untuk menyampaikan pendapat secara damai

Baca juga: Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu Gelar Aksi Protes di Alun-Alun Tugu Malang, Tuntut Evaluasi Kebijakan