APBN 2027 Disahkan, Rp1.559 Triliun Digelontorkan untuk Pendidikan, Bansos, dan Pangan
Reporter: Vidyaningrum, AN
JAKARTA — Pemerintah dan DPR RI mengesahkan APBN 2027 dengan anggaran besar untuk sejumlah program prioritas. Jika digabung, alokasi pendidikan, perlindungan sosial, dan ketahanan pangan mencapai Rp1.559 triliun. Anggaran tersebut menjadi bagian penting dari arah belanja negara untuk 2027.
APBN 2027 disahkan melalui Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (29/9/2026). Dalam postur yang telah disepakati, pendapatan negara mencapai Rp3.435,1 triliun, sedangkan belanja negara sebesar Rp4.106,3 triliun. Defisit dipertahankan pada 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Besarnya anggaran program prioritas membuat kualitas penggunaan APBN menjadi perhatian. Pemerintah dan DPR menekankan agar belanja negara tidak hanya terserap, tetapi juga menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Pendidikan Mendapat Rp824 Triliun
Anggaran pendidikan ditetapkan sebesar Rp824 triliun. Dana tersebut diarahkan untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan.
Program yang mendapat dukungan antara lain Program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, renovasi sekolah dan madrasah, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, serta beasiswa.
Selain itu, anggaran pendidikan mencakup pengembangan talenta melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Pemerintah memandang belanja pendidikan sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Perlindungan Sosial Rp539,7 Triliun
Selanjutnya, pemerintah mengalokasikan Rp539,7 triliun untuk perlindungan sosial. Anggaran tersebut ditujukan untuk masyarakat miskin dan rentan sekaligus mendukung percepatan penurunan kemiskinan.
Program yang masuk dalam kebijakan tersebut meliputi Program Keluarga Harapan, bantuan pangan, Kartu Sembako, serta bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional.
Besarnya anggaran menunjukkan perlindungan masyarakat tetap menjadi salah satu fokus APBN 2027. Namun, pemerintah juga dituntut memastikan bantuan tepat sasaran dan memberikan dampak yang terukur.
Ketahanan Pangan Rp195,3 Triliun
Sementara itu, ketahanan pangan memperoleh Rp195,3 triliun. Dana tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani serta nelayan.
Anggaran juga digunakan untuk mendukung modernisasi, peningkatan produksi, dan penguatan rantai pasok pangan. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas produksi sekaligus menjaga ketersediaan pangan.
Penggunaan Anggaran Jadi Sorotan
Dengan nilai mencapai Rp1.559 triliun untuk tiga sektor tersebut, pelaksanaan APBN 2027 menjadi bagian penting yang akan menentukan efektivitas kebijakan pemerintah.
Karena itu, ukuran keberhasilan tidak hanya dilihat dari persentase penyerapan anggaran. Pemerintah dan DPR menekankan pentingnya mengukur keluaran program serta manfaat yang diterima masyarakat.
Pemerintah akan menyampaikan laporan sementara pada semester pertama pelaksanaan APBN 2027. Evaluasi juga akan tercermin melalui Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2027.
Besarnya anggaran pendidikan, perlindungan sosial, dan ketahanan pangan pada akhirnya akan diuji melalui hasil nyata di lapangan. APBN 2027 tidak berhenti pada angka yang disahkan, tetapi pada seberapa besar belanja negara mampu meningkatkan kualitas pendidikan, melindungi kelompok rentan, dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
