DPRD Kabupaten Malang Gelar Paripurna P-APBD 2026: Fraksi PDIP Soroti Pertumbuhan Ekonomi dan SiLPA
Reporter : Wahyu – folksnews.id
MALANG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang menggelar Rapat Paripurna penting di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang pada Selasa, 1 September 2026. Agenda utama rapat ini adalah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2026.
Dalam sidang paripurna tersebut, sorotan tajam datang dari berbagai fraksi, salah satunya Fraksi PDI Perjuangan. Fraksi ini menyampaikan sejumlah catatan kritis yang berfokus pada efektivitas fiskal, kesejahteraan masyarakat, serta tata kelola anggaran daerah.
Catatan Kritis dan Poin Strategis Fraksi PDIP dalam P-APBD 2026
Fraksi PDI Perjuangan menyoroti beberapa aspek krusial dalam struktur Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang nilainya dirancang mencapai Rp4,72 triliun dengan kenaikan belanja sebesar 5,53 persen. Berikut adalah poin-poin utama pandangan kritis Fraksi PDIP:
- Keselarasan Ekonomi dan Kesejahteraan Riil: Fraksi PDIP memberikan perhatian khusus terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah yang ditargetkan berada di kisaran 5,92 hingga 6 persen. Mereka menekankan agar angka pertumbuhan makro tersebut linier dan berdampak langsung pada peningkatan daya beli serta pemerataan kesejahteraan masyarakat bawah di Kabupaten Malang.
- Optimalisasi Anggaran dan Penekanan SiLPA: Fungsi pengawasan anggaran menjadi sorotan utama. Fraksi PDIP mendesak pemerintah daerah untuk mengevaluasi efisiensi penyerapan anggaran secara berkala serta menekan angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Tujuannya agar setiap rupiah dari anggaran publik dapat terserap maksimal untuk program pembangunan yang pro-rakyat.
- Fokus pada Layanan Publik dan Infrastruktur Dasar: Tambahan alokasi belanja dalam P-APBD 2026 diminta agar dikawal secara ketat agar tepat sasaran. Fraksi PDIP mendorong agar prioritas anggaran benar-benar diarahkan untuk mendongkrak kualitas layanan publik, pemulihan ekonomi kerakyatan, serta pembangunan infrastruktur dasar yang mendesak di wilayah Kabupaten Malang.
Komitmen Bersama untuk Pembangunan Kabupaten Malang
Rapat paripurna yang berlangsung khidmat ini menjadi bagian dari rangkaian tahapan legislasi yang konstruktif antara legislatif dan eksekutif. Melalui pandangan umum fraksi-fraksi, termasuk catatan kritis dari PDI Perjuangan, diharapkan dokumen Raperda P-APBD Tahun Anggaran 2026 dapat disempurnakan sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah.
Langkah ini diambil demi memastikan bahwa kebijakan fiskal dan alokasi anggaran perubahan benar-benar mendatangkan manfaat yang seluas-luasnya bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang secara berkelanjutan.
