Kualitas Jadi Prioritas, Perketat Pengawasan Program
Penulis : Ama_Folksnews, Nomor: SIPERS-242/BGN/07/2026 , Siaran Pers 27 Juli 2026
Jakarta, Folksnews – Mengutip siaran pers Badan Gizi Nasional (BGN), Penguatan tersebut dilakukan melalui penegakan disiplin terhadap aparatur serta evaluasi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memastikan kualitas layanan dan keamanan pangan tetap terjaga.
Kualitas Layanan
Seiring meluasnya cakupan Program MBG, tantangan yang dihadapi tidak lagi sebatas memperluas jangkauan penerima manfaat. Menjaga kualitas layanan, keamanan pangan, dan integritas penyelenggaraan menjadi aspek yang dinilai sama pentingnya agar program dapat berjalan secara berkelanjutan.
Langkah BGN menindak pegawai yang melakukan pelanggaran dan menghentikan sementara operasional ratusan SPPG menunjukkan bahwa pengawasan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program. Evaluasi tidak hanya dilakukan pada aspek administrasi, tetapi juga terhadap pemenuhan standar operasional di lapangan.
Kepala BGN, Sudaryono atau yang akrab disapa Pak Dar, menegaskan lembaganya menerapkan prinsip zero tolerance terhadap setiap bentuk pelanggaran yang berpotensi menurunkan kualitas Program Makan Bergizi Gratis.
“Hari ini kami mengumumkan langkah-langkah pembenahan yang telah kami lakukan. Kami menangguhkan 261 pegawai non-ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, memproses sembilan kasus pelanggaran berat yang melibatkan ASN dan PPPK, serta memberikan sanksi administratif terhadap 39 kasus pelanggaran ringan,” ujar Pak Dar dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (27/7).
Selain penegakan disiplin terhadap pegawai, BGN juga menghentikan sementara operasional 833 SPPG yang dinilai belum memenuhi standar. Temuan di lapangan meliputi aspek kebersihan dan sanitasi, mutu makanan, hingga kelengkapan fasilitas pendukung seperti instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
Kebijakan Program
Menegaskan bahwa keberhasilan Program MBG tidak hanya diukur dari luasnya cakupan penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas layanan yang diterima masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan dan evaluasi menjadi instrumen penting untuk memastikan seluruh SPPG menjalankan operasional sesuai standar yang telah ditetapkan.
“SPPG yang ditangguhkan benar-benar dihentikan operasionalnya sampai memenuhi standar yang telah ditetapkan. Berbeda dengan sebelumnya, dapur yang ditangguhkan tidak lagi menerima pembayaran. Ini adalah bentuk ketegasan kami dalam menjaga kualitas Program MBG,” kata Pak Dar.
Meski demikian, penghentian sementara operasional sejumlah SPPG dipastikan tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. BGN telah menyiapkan mekanisme redistribusi layanan ke SPPG lain yang telah memenuhi persyaratan sehingga peserta didik tetap memperoleh makanan bergizi sesuai jadwal.
Menurut Pak Dar, pembenahan tersebut juga bertujuan melindungi mayoritas mitra dan petugas SPPG yang selama ini bekerja secara profesional dan mematuhi prosedur.
“Kami tidak ingin pelanggaran yang dilakukan oleh segelintir oknum merusak kepercayaan masyarakat terhadap ribuan mitra dan petugas yang selama ini bekerja secara jujur dan profesional. Yang bekerja baik akan kami apresiasi, sedangkan yang melanggar akan kami tindak tegas sesuai aturan,” ujarnya.
Ke depan, BGN akan terus memperkuat sistem pengawasan dan meningkatkan standar operasional di seluruh SPPG agar Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan secara aman, berkualitas, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
